Kerusuhan Tanjung Priok 1984, Sebuah Catatan Perjuangan Dalam Keadilan

Kerusuhan Tanjung Priok 1984 merupakan peristiwa kelam dalam sejarah politik Indonesia akibat ketegangan sosial dan politik.

Peristiwa ini mencerminkan pergulatan masyarakat terhadap otoritarianisme dan penegakan hak asasi manusia. CERITA’YOO akan menggali latar belakang, kronologi peristiwa, dampak terhadap masyarakat, serta perjuangan untuk keadilan yang muncul setelah kerusuhan tersebut.

Latar Belakang Sosial dan Politik

Pada tahun 1984, Indonesia berada di bawah pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Regime ini dikenal dengan pendekatan otoritarian dan represi terhadap oposisi politik. Meskipun berhasil dalam aspek pembangunan ekonomi, rezim ini mengesampingkan hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat, menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang merasa terpinggirkan.

Tanjung Priok, sebagai pelabuhan utama Jakarta, menjadi pusat aktivitas ekonomi namun juga tempat berkumpulnya berbagai ketegangan sosial. Para pekerja pelabuhan menghadapi kondisi kerja yang buruk, rendahnya upah, dan intimidasi dari aparat.

Pemerintah pusat menerapkan kebijakan yang memaksa semua organisasi untuk mengadopsi Pancasila sebagai ideologi tunggal, yang semakin menambah resistensi dari berbagai kalangan. Ketidakpuasan ini menciptakan suasana yang memunculkan potensi konflik yang akhirnya meletus menjadi kerusuhan pada bulan September 1984.

Kronologi Peristiwa Kerusuhan

Kerusuhan Tanjung Priok dipicu oleh insiden pada tanggal 10 September 1984, ketika seorang anggota aparat keamanan, Sersan Hermanu, mengganggu kegiatan di Masjid As-Saadah, yang mengakibatkan ketegangan di antara warga. Setelah Hermanu meminta pengurus masjid untuk menurunkan spanduk yang kritis terhadap pemerintah dan melanggar larangan masuk tanpa melepas sepatu, reaksi masyarakat menjadi semakin memanas.

Dua hari kemudian, pada tanggal 12 September, serangkaian demonstrasi dimulai untuk menuntut pembebasan dari penahanan para pemimpin masjid yang ditangkap. Protestasi yang dipimpin oleh ulama terkemuka Abdul Qodir Jaelani ini menarik perhatian ribuan orang, yang akhirnya berunjuk rasa di depan Markas Komando Distrik Militer Jakarta Utara.

Saat para demonstran berupaya untuk menyerukan keadilan, aparat militer yang dikerahkan mulai menggunakan kekuatan militer. Sekitar pukul 11 malam, bentrokan terjadi ketika aparat militer dari Batalyon Artileri Pertahanan Udara ke-6 membuka api kepada para demonstran.

Tindakan brutal ini merenggut nyawa 24 orang, meskipun banyak saksi melaporkan jumlah korban jauh lebih tinggi, bahkan mencapai ratusan orang. Jasad para korban dibawa pergi dan dimakamkan secara diam-diam di kuburan massal tanpa pengakuan resmi.

Dampak Sosial dan Psikologis

Dampak dari Kerusuhan Tanjung Priok sangat mendalam. Selain kehilangan nyawa, banyak keluarga yang hancur dan trauma psikologis yang muncul sebagai akibat dari kekerasan tersebut. Di tingkatan sosiopolitik, peristiwa ini memicu kebangkitan gerakan hak asasi manusia di Indonesia.

Masyarakat mulai memperjuangkan keadilan untuk para korban dan menuntut agar pelaku kekerasan diadili. Beberapa organisasi dibentuk untuk mendukung perjuangan ini, seperti Yayasan 12 September 1984, yang terdiri dari para aktivis dan keluarga korban.

Mereka melakukan advokasi untuk reformasi dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, upaya ini dihadapi banyak tantangan, termasuk intimidasi dari aparat dan kebijakan pemerintah yang berusaha menyembunyikan fakta-fakta kejadian.

Trauma yang dialami oleh para korban dan masyarakat sekitar juga berdampak pada generasi berikutnya. Misalnya, anak-anak dari para korban berjuang dengan stigma sosial dan dampak emosional dari kekerasan yang menimpa orang tua mereka.

Kejadian-kejadiann tersebut menciptakan generasi yang lebih sadar akan masalah hak asasi manusia dan perlunya keadilan.

Perjuangan untuk Keadilan

Setelah kerusuhan, upaya untuk mendapatkan keadilan bagi para korban berlangsung lama dan penuh rintangan. Pada tahun-tahun setelah peristiwa, langkah-langkah hukum diambil, tetapi hasilnya sering kali mengecewakan. Meskipun dibentuk Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada tahun 1993, investigasi terhadap insiden Tanjung Priok tidak berjalan efektif dan tidak memuaskan publik.

Sebagian besar pelaku kekerasan, termasuk para jenderal yang terlibat, tidak pernah diadili. Proses hukum yang tidak transparan dan sering kali diwarnai oleh pengaruh politik menjadikan keadilan tampak jauh dari kenyataan. Namun, setelah tumbangnya rezim Soeharto pada tahun 1998, muncul harapan baru bagi penegakan hak asasi manusia.

Gerakan murah senyum oleh kelompok-kelompok sipil untuk menuntut keadilan dilakukan secara berkelanjutan, membuat pemerintah merasakan tekanan internasional yang semakin kuat.

Banyak organisasi seperti KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) dan Jaringan Solidaritas Korban melakukan berbagai aksi untuk menarik perhatian terhadap kasus ini.

Baca Juga: Kisah Sangkuriang: Sebuah Pelajaran Tentang Ketaatan dan Kehormatan

Proses Hukum dan Kesulitan

Proses hukum terhadap tragedi Tanjung Priok sering kali ditandai oleh kekurangan keadilan yang nyata. Pada tahun 1999, Komnas HAM menyetujui untuk melakukan penyelidikan, namun hasilnya tidak memuaskan. Laporan yang dihasilkan dinyatakan tidak ada pembunuhan sistematis, yang sangat bertentangan dengan testimoni banyak saksi dan bukti-bukti di lapangan.

Sejumlah individu yang dituntut di pengadilan tidak pernah memperoleh hukuman yang setimpal dengan tindakan mereka. Pada tahun 2003, upaya hukum dimulai untuk membawa pelaku ke pengadilan, tetapi kebanyakan dari mereka pun terhindar dari jeratan hukum, dan hasil akhirnya kerap kali mengecewakan banyak pihak.

Proses hukum ini memperlihatkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia, yang menghalangi pencarian keadilan bagi mereka yang kehilangan nyawa dan hak. Maafkan saya, tetapi bukan hanya korban yang menderita. Masyarakat lebih luas pun merasakan ketidakadilan ini, yang memperburuk rasa saling percaya antara warga dan aparat keamanan.

Banyak kritik ditujukan kepada pemerintah terkait penanganan kasus Tanjung Priok, mengungkapkan bahwa tindakan penegakan hukum lebih bersifat represif dari pada konstruktif.

Memperingati Peristiwa Tanjung Priok

Peringatan tahunan atas kerusuhan Tanjung Priok dilakukan untuk menghormati para korban dan sebagai bentuk perjuangan untuk mendapatkan keadilan. Beberapa organisasi, termasuk kelompok-kelompok hak asasi manusia, sering mengadakan acara seperti seminar, diskusi publik, dan aksi protes untuk mengingat kembali tragedi tersebut dan untuk menunjukkan solidaritas terhadap keluarga korban.

Kegiatan ini menjadi tempat bagi para penyintas untuk berbagi cerita dan mengekspresikan harapan mereka akan keadilan. Momen-momen seperti ini memberikan kekuatan dan kesempatan untuk menciptakan kesadaran tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia dan mendorong tindakan perubahan.

Aksi protes yang diadakan oleh Jaringan Solidaritas Korban setiap tahunnya semakin meluas, menarik perhatian media dan masyarakat umum. Dalam banyak acara, pentingnya penegakan hukum dan suara masyarakat untuk menuntut kebenaran menjadi tema utama.

Kesimpulan

​Kerusuhan Tanjung Priok di tahun 1984 adalah pengingat akan perang yang harus dilakukan untuk keadilan di Indonesia.​ Peristiwa ini menunjukkan betapa pentingnya hak asasi manusia dan perlunya penegakan hukum yang adil dan transparan. Masyarakat yang teralihkan, terpinggirkan, dan tertindas selama bertahun-tahun perlu dikuatkan dengan langkah-langkah yang konkret untuk mendapatkan keadilan.

Perjuangan untuk keadilan bagi para korban Tanjung Priok harus terus berlanjut. Penegakan hukum yang mengecewakan harus menjadi bahan refleksi bagi masyarakat dan pemerintah untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Sejarah harus diingat agar tragedi serupa tidak terulang kembali di masa depan.

Akhirnya, melalui solidaritas dan semangat keberanian, diharapkan keadilan bagi para korban Tanjung Priok dan seluruh kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia dapat tercapai. Ini adalah perjuangan untuk hak dan martabat setiap orang yang telah lama hilang.

Seperti yang diajarkan sejarah, keadilan tidak hanya akan memberikan kekuatan bagi yang tertindas, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk masa depan kemanusiaan yang lebih baik.

Buat kalian yang ingin belajar mengenai sejarah, budaya, suku-suku yang ada di indonesia, kalian bisa kunjungi CERITA’YOO, yang dimana akan memberikan infromasi mendalam mengenai sejarah yang ada di Indonesia.